Keseimbangan Rapuh Demokrasi (Fungsi-fungsi aktor demokrasi)

Demokrasi, walaupun dia dapat mengurangi kemungkinan gesekan-gesekan dimasyarakat tidak berujung pada perang saudara, namun bila tidak seimbang, demokrasi dapat berubah menjadi anarki (Ketidakadanya aturan dalam masyarakat) jika ada konflik kepentingan yang memuncak, dan juga dapat menjadi lemah bila ada hubungan yang tidak membangun dari komponennya..... . Itu setidaknya yang dikatakan oleh Claudius Pulcher, mentor dari Tiberius Sempronius Graccus (kita jadi tau dari mana kata AMD sempron; sempron berarti anaknya, bahasa arab "Bin") anggota Tribuni plebis dari Romawi yang mampu menggerakkan rakyat Roma untuk melawan senator-senator yang gila harta. Walaupun si Tiberius sendiri mati di gebukin para senator.

Demokrasi Roma, kalo ana tilik, ada tiga komponen utamanya... Pemerintah (magisterate dan consul), Parlemen (Senat Roma dan tribuni plebis), dan kelompok kepentingan (patricia dan plebis)... Perempuan gak termasuk warga roma (yah, namanya orang dl)...

Ketiga komponen tadi, membuat keseimbangan pada romawi, sehingga republik roma menjadi kuat, bahkan mengalahkan bangsa-bangsa lain seperti kartago, spanyol dsb (dan saya bingung :P)..... Militer dan ekonomi yang kuat, pokoknya roma menjadi digdaya.

Ketiga komponen tadi juga mewarnai awal2 kekalifahan muslim. Kalifah sebagai pemerintah, Senat dari perwakilan suku dan Suku-suku sebagai kelompok kepentingan.... Namun, konflik kepentingan yang Tajam, membuat sistem ini akhirnya hanya bertahan 4 periode saja.

Sekarang Di Indonesia juga ada tiga komponen tersebut. Pemerintah, DPR dan MPR, Kelompok kepentingan berupa Pengusaha, Partai, LSM dan Rakyat. Situasi sekarang seimbang namun lemah, karena Pemerintah, DPR dan MPR, Kelompok kepentingan tidak mampu bermain peran seperti di Roma dulu.


Di KM-ITB sendiri, juga terdapat tiga komponen yaitu, Kabinet, Kongres, dan kelompok kepentingan (Himpunan dan Unit). Namun, tidak memberikan peran yang baik. Seharusnya, kabinet memberikan kepemimpinan dan arahan, kongres memberikan kritik dan tekanan sementara kelompok kepentingan memberikan komitmen dan tekanan juga terhadap kabinet. Namun, tampaknya ketiga komponen tersebut tidak mengerti peran demokrasi. Kabinet memberikan arahan, namun tidak dikritik kongres dan tidak ada komitmen dari kelompok kepentingan, sehingga arahannya menjadi tidak "mak nyuss". Konflik-konflik dan kritik tampak dijauhi, situasi jadi terlihat terlalu damai, padahal tidak... Beberapa kelompok jika tak suka dengan arahan kabinet, walk out. Ini tidak baik menurut saya. Seharusnya mereka terus duduk disana dan berteriak!

Ketidakberesan ini harus dibenahi oleh kabinet, kongres dan kelompok kepentingan di KM-ITB dalam upayanya untuk memberikan pelajaran demokrasi yang benar, mendidik pemimpin ITB dan membangun bangsa Indonesia.

Udah ah... Semoga dapat dipahami oleh parah pelaku politik ITB pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.